You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Jukir Di Mangga Besar Siap Terima Sistem Parkir Moderen
photo Septradi Setiawan - Beritajakarta.id

Jukir Kawasan Mangga Besar Dukung TPE

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait rencana pemasangan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di beberapa titik parkir on street mulai diterima oleh masyarakat. Termasuk juru parkir (Jukir) di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat.

Ya gak apa-apa kalau sistemnya seperti itu, asalkan benar saja digaji. Jangan sampai sosialisasinya saja akan digaji, sebab di sini di razia terus

Salah satu jukir tersebut yaitu Ursadan (28). Menurutnya jika memang Pemprov memasang TPE di area yang saat ini menjadi mata pencahariannya harus bisa juga memikirkan nasib jukir.

"Ya gak apa-apa kalau sistemnya seperti itu, asalkan benar saja digaji. Jangan sampai sosialisasinya saja akan digaji, sebab di sini di razia terus," ujarnya kepada Beritajakarta.com, Kamis (17/9).

Jalan Tanah Abang I Marak Parkir Liar

Menurut Ursadan, banyaknya kendaraan yang terparkir liar karena keinginan dari pemilik sendiri. Dengan alasan lebih dekat dengan lokasi yang dituju dan parkir penuh, mereka lebih suka di bahu jalan.  "Tiap hari kita harus di razia, sementara pengunjung kan maunya di luar karena di dalam tidak cukup," ucapnya.

Ursadan pun mengaku sudah mendapatkan sosialisasi terkait rencana pemasangan TPE tersebut. "Iya sudah dengar program itu," tandasnya singkat.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1174 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1150 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye922 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye917 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye838 personBudhi Firmansyah Surapati