Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menambah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Jika tahun ini akan dibangun di 60 lokasi, tahun depan rencananya akan dibangun hingga 150 lokasi. Pembangunan seluruhnya tidak menggunakan APBD DKI Jakarta, melainkan dari program corporate social responsibility (CSR).

Lahan yang 56 lokasi sudah siap ini, sudah tidak masalah. Untuk yang tahun depan 150 lokasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hingga akhir tahun ini ibukota akan memiliki 60 RPTRA yang tersebar di lima wilayah. Sudah ada empat RPTRA yang diresmikan, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan.

"Kita lagi bangun 56 lokasi. Makanya mereka bilang bapak sanggup nggak untuk peresmian terus? Saya akan selesaikan di November dan Desember. Tahun depan mau tambah 150 lokasi lagi," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/9).

Basuki meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyiapkan pembelian lahan mulai tahun ini. Agar pada tahun depan bisa langsung dilakukan pembayaran. " Lahan yang 56 lokasi sudah siap ini, sudah tidak masalah. Untuk yang tahun depan 150 lokasi , saya suruh beli lahan tahun ini," ucapnya.

Dikatakan Basuki, pembangunan RPTRA ini sepenuhnya merupakan program CSR. Pihak swasta yang menyumbang pembangunan diperbolehkan memasang logo perusahaan di lokasi RPTRA. Dalam pembangunan RPTRA menghabiskan anggaran hingga Rp 700 juta.

"Nggak pakai duit APBD ini. Ini semua CSR, dia boleh tulis merek perusahaan. Tapi untuk tahun depan tetap akan dianggarkan, jika ada perusahaan yang akan menyumbang anggaran akan diubah di APBD Perubahan," katanya.

Dengan adanya CSR, tambah Basuki, dirinya bisa mengetahui harga satuan untuk pembangunan satu RPTRA. Karena jika semua dianggarkan melalui APBD bisa mencapai Rp 3-5 miliar. "Kita sudah tahu harga satuannya. Yang RPTRA itu di bawah Rp 700 juta," tandasnya.