Pembangunan proyek monorel yang hingga saat ini belum selesai membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama khawatir. Pasalnya, menurut Basuki hal itu akan menjadi masalah hukum. Bahkan, berpotensi menyeret Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Saya tidak mau ini jadi masalah hukum. Saya tidak ada kepentingan apa-apa dan dendam pada PT JM. Saya cuma tidak mau ada apa-apa pada p ak gubernur.

"Saya tidak mau ini jadi masalah hukum. Saya tidak ada kepentingan apa-apa dan dendam pada PT JM. Saya cuma tidak mau ada apa-apa pada pak gubernur . Saya tidak mau pak gubernur ada masalah hukum di kemudian hari," tegas Basuki di Balaikota, Selasa (29/4).

Basuki menilai, langkah mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menghentikan kerja sama dengan PT Jakarta Monorel (JM) karena wanprestasi pada 2011 silam dinilai tepat. Ia pun menghendaki agar SK Gubernur DKI saat dipimpin Fauzi Bowo terkait penghentian kerja sama tersebut dihidupkan kembali.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta memiliki dasar hukum untuk mencabut perjanjian kerja sama (PKS) lama dan tidak melanjutkan kembali pembangunan transportasi berbasis light rel transit (LRT) tersebut.

"Apakah surat itu tidak berlaku? Apa kita boleh kembali menghidupkan monorel? Kalau Pak Fauzi Bowo nuntut bagaimana? Kenapa sudah stop tapi dilanjutkan lagi? Pak Fauzi Bowo tanda tangan sebagai Gubernur DKI lho, bukan sebagai orang pribadi," terangnya.

Ditambahkan Basuki, diperlukan banyak kajian kembali jika pembangunan monorel di ibu kota tetap dilanjutkan. Sebab, banyak hal yang tidak sesuai kesepakatan awal.

"Saya tidak mau ini jadi bermasalah di kemudian hari. Makanya sekarang ini banyak kajian. Nanti tergantung pak gubernur lah. Kalau kamu sebagai pihak swasta punya uang belasan triliun, Anda nggak mau masuk ke bisnis yang tidak jelas. Jadi niatnya mereka apa masuk ke sini. Itu yang saya pertanyakan,” tandas mantan Bupati Belitung Timur itu.