You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Musrenbangnas 2014 ini diselenggarakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 dan hasiln
photo Yance Wiratman - Beritajakarta.id

Jokowi: Persoalan Pembangunan Ada di Daerah

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Jokowi menilai Musrenbangnas sangat penting untuk percepatan pembangunan daerah, karena persoalan pembangunan juga ada di daerah.

Dialog dua arah sangat penting sehingga persoalan di daerah bisa tertangkap semua oleh pusat, karena persoalan pembangunan ada di daerah

Jokowi juga berharap terjalin koordinasi dan dialog dua arah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena di sinilah semua persoalan di daerah dipetakan.

“Dialog dua arah sangat penting sehingga persoalan di daerah bisa tertangkap semua oleh pusat, karena persoalan pembangunan ada di daerah,” ujarnya, Rabu (30/4).

Yakin Tidak Tumpang Tindih, 3 Lurah Optimis Serap Anggaran 97 persen

Menurutnya, Musrenbangnas merupakan agenda rutin setiap tahun pemerintah. Dalam Musrenbangnas, para kepala daerah di tingkat I dan II, dan menteri juga hadir untuk mendengarkan pemaparan oleh Presiden mengenai program pembangunan secara nasional. “Saya mengikuti Musrenbangnas untuk mendengarkan pemaparan program pembangunan secara nasional,” tuturnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye8658 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1298 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1203 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1133 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye946 personBudhi Firmansyah Surapati