You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PTSP Targetkan Nol Keluhan
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

BPTSP Targetkan Tidak Ada Keluhan dalam Pelayanan

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta menargetkan zero complaint atau tidak ada keluhan dalam melayani warga. Saat ini, keluhan dari masyarakat sedikit demi sedikit terus berkurang. Evaluasi rutin juga dilakukan terhadap PTSP di tiap kelurahan.

Kita targetkan bisa zero complaint. Sekarang masih belum. Tapi pengaduan yang masuk trennya terus menurun

"Kita targetkan bisa zero complaint. Sekarang masih belum. Tapi pengaduan yang masuk trennya terus menurun," kata Edi Junaedi Harahap, Kepala BPTSP DKI Jakarta, Senin (19/10).

Edi mencatat, pada Juni ada sebanyak 218 keluhan, kemudian pada bulan Juni turun menjadi 165 keluhan. Pada September lalu, keluhan turun drastis menjadi 83 keluhan saja. "Kita terus berusaha untuk bisa mengurangi keluhan. Harapan kita turun terus," ucapnya.

PTSP Rawa Badak akan Jadi Model Pelayanan

Edi mengaku, keluhan yang disampaikan masyarakat di wilayah langsung diteruskan ke BPTSP provinsi. Sehingga keluhannya bisa langsung ditindaklanjuti. Setiap bulan, selalu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada di PTSP wilayah masing-masing.

"Jadi, komplain yang di kelurahan dikirim ke kita, mereka misalnya komplain di Lagoa, petugasnya kurang ramah, berkasnya nggak selesai. Tiap akhir bulan kita terus evaluasi mana PTSP yang komplainnya masih tinggi dan banyak. Itu kita perbaiki," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1172 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1150 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye921 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye916 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye838 personBudhi Firmansyah Surapati