You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
E-Katalog DKI
Meski telah diperintahkan untuk segera mengusulkan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta, ternyata masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih membandel. Faktanya hingga saat ini, baru 62 SKPD saja .
photo doc - Beritajakarta.id

Basuki Tegaskan Tetap Gunakan E-Budgeting

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, akan tetap menerapkan sistem e-budgeting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun hal itu berpotensi membuat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi rendah, namun penerapan tersebut dapat mencegah penyelewengan.

Ya nanti kan mesti lewat ULP, ini kan undang-undang, mesti lewat satu badan

Dikatakan Basuki, walau dapat berdampak terhadap menurunnya penyerapan APBD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menghasilkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari APBD.  

"Itu tadi kita nggak mau mundur tetap dengan e-budgeting. Karena kebiasaan SKPD-SKPD sekarang ini nggak punya harga satuan. Makanya kita minta sekarang, kalang kabut. Ya nanti kan mesti lewat ULP, ini kan undang-undang, mesti lewat satu badan," tegasnya, di Balaikota, Rabu (30/4).

Sampai April, Penyerapan Anggaran DKI Baru 8 Persen

Dirinya, lanjut Basuki, tidak mempermasalahkan apabila penyerapan APBD rendah, dimana hal itu berarti masih tingginya uang kas negara yang tidak terpakai karena nilai serapan yang rendah akibat sistem e-budgeting. Namun, dengan itu akan dapat menyelamatkan anggaran.

Selain itu, kata Basuki, ia tidak mau ambil pusing apabila nilai SILPA menyentuh angka 50 persen. Pasalnya, yang menyebabkan hal itu karena SKPD tidak piawai serta memahami harga per satuan atas barang dan jasa pemerintah. Menurut Basuki, sistem e- budgeting sudah efektif dalam menyukseskan program Pemprov.

"Ini kan udah pengalaman, PU (Pekerjaan Umum) dulu semua sungai jadi sampah  selama Pak Jokowi di sini, sekarang ada nggak sungai penuh sampah di Jakarta? Sudah nggak ada," katanya.

Ditambahkan Basuki, ia tetap akan menolak usulan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat juga diadakan tanpa perantara ULP dan e-budgeting.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2176 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1258 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1213 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1065 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye978 personDessy Suciati