You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anggota PKK Diberikan Penyuluhan Antikorupsi
photo Bayu Suseno - Beritajakarta.id

Anggota PKK Diberikan Penyuluhan Antikorupsi

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar penyuluhan antikorupsi kepada anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Diharapkan, anggota KPK bisa menularkan kepada keluarganya.

Peran PKK sangat sanagat penting, karena mereka berperan sebagai istri dan ibu, yang merupakan tokoh sentral dalam keluarga

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI Jakarta, Bambang Sugiyono mengatakan, penyuluhan tersebut merupakan tindakan preventif pencegahan korupsi di Ibukota. "Peran PKK sangat sangat penting, karena mereka berperan sebagai istri dan ibu, yang merupakan tokoh sentral dalam keluarga," kata Bambang, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/20).

Selain itu, lanjut Bambang, kegiatan ini juga diharapkan bisa menghapus stigma perempuan sebagai penyebab korupsi. Dengan demikian bisa mengajarkan juga istri tidak menuntut sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh suami.

Bentuk PKK Mart Jadi Distributor, DKI Gandeng Aprindo

"Ini juga bisa mengajarkan istri untuk kritis terhadap suami yang memberikan sesuatu tapi tidak sesuai dengan pendapatan. Jadi ini ajang memperkaya diri dengan pengetahuan yang komprehensif," ucapnya.

Menurut Bambang, dengan adanya penyuluhan seperti ini, bisa membantu dalam melindungi diri dan keluarga dari tindakan korupsi. "Bahan yang didapat di sini bisa jadi bahan diskusi dengan keluarga dan lingkungan sekitar," katanya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12236 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1367 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1349 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1306 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1012 personBudhi Firmansyah Surapati