You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Kelola Uang Operasional dengan Transparan
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Kelola Uang Operasional dengan Transparan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku uang operasional yang diterima langsung masuk ke bank. Sehingga semua transaksi bisa terpantau dengan baik. Uang operasional yang diterimanya yakni sebesar Rp 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketentuan tersebut memang sudah ada payung hukumnya.

Makanya uang operasional saya taruh di bank. Mungkin saya yang baru naruh uang operasional di bank

"Makanya uang operasional saya taruh di bank. Mungkin saya yang baru naruh uang operasional di bank," kata Basuki di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Sebagian dari uang operasional yang diterima Basuki, bahkan diserahkan kepada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN). Dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Sistem Pembayaran Honor RT/RW akan Diubah

"Jadi itu yang Rp 3-4 miliar, itu kita taruh di Biro KDH KLN, jadi kalau ada yang minta bantuan sumbangan semua itu dipakai," ujar Basuki.

Bantuan yang diberikan Basuki antara lain sumbangan kepada sekolah, bantuan membelikan kursi roda, beasiswa, sumbangan pernikahan, serta menebus uang SPP siswa yang menunggak.

"Makanya saya kemarin sama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga bahas soal uang operasional dipakai kemana saja. Karena inikan ada transaksinya. Makanya saya tanya, ada nggak kepala daerah yang naruh uangnya di bank? Nggak ada," ujar Basuki.

Menurut Basuki, uang operasional adalah hak setiap kepala daerah. Namun dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Seperti pembelian mobil, menyekolahkan anak, serta lainnya. Sebab dana tersebut tidak dipotong pajak penghasilan.

"Saya sudah bilang ke Pak Jokowi kalau ini harus diperbaiki, kasihan sama kepala daerah yang jujur. Harusnya 20-30 persen dari opersional itu diambil sebagai pemasukan. Karena gajinya sangat beda dengan BUMN, kan kasihan kepala daerah yang uangnya pas-pasan," papar Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wakil Ketua Komisi A Sambut Positif Program Pemutihan Ijazah

    access_time01-05-2025 remove_red_eye1772 personFakhrizal Fakhri
  2. DPRD-Koopsud 1 Bahas Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

    access_time28-04-2025 remove_red_eye1702 personFakhrizal Fakhri
  3. Anggota DPRD DKI Brando Susanto Tutup Usia

    access_time27-04-2025 remove_red_eye1693 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Ingub No 6/2025 Efektif Bentuk Kebiasaan Baru Gunakan Transportasi Umum

    access_time30-04-2025 remove_red_eye1608 personFakhrizal Fakhri
  5. DPRD DKI Ingatkan Warga Waspada Informasi Palsu Rekrutmen PPSU

    access_time30-04-2025 remove_red_eye1518 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik