You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Basuki Ingin Qlue Jadi Percontohan untuk Nasional
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Basuki Ingin Qlue Jadi Percontohan untuk Nasional

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, ingin aplikasi Qlue bisa dipergunakan oleh seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Kita ingin idenya mirip UKP4, ini akan jadi model. Kan ini ada google map juga

"Itu tergantung atau hak pemda yang lainnya. Tapi ide ini, kita berharap ke depan bisa jadi nasional," ujar Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/10).

Dikatakan Basuki, saat ini mulai banyak pengaduan masyarakat dari luar kota Jakarta. Antara lain dari daerah Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi. Namun aduan itu tidak bisa direspon lantaran berada di luar kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,

Basuki Promosi Qlue ke Mahasiswa Asing

Basuki mengakui, ide pembuatan aplikasi Qlue mencontek dari sistem aplikasi lapor yang dibuat oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Kita ingin idenya mirip UKP4, ini akan jadi model. Kan ini ada google map juga," katanya.

Meskipun wacana ini cukup bagus, namun Basuki belum bisa memastikan kapan bisa diwujudkan. Karena hingga saat ini aplikasi juga masih dalam tahap penyempurnaan.

"Untuk kapannya, saya belum tau. Karena kami Jakarta pun terus perbaiki, yang kurang apa," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye937 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati