Basuki Gunakan Standar Swasta untuk Bangun RPTRA
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membangun 150 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tahun 2016 mendatang. Kali ini, pembangunan tidak akan lagi menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) melainkan dari APBD DKI. Namun, jika ada perusahaan swasta yang ingin menyumbang tetap diterima.
Dengan adanya pembangunan oleh swasta kita bisa tau harga satuannya. Karena kalau kita sendiri yang anggarin pasti lebih mahal
Dikatakan Basuki, dengan adanya pembangunan oleh CSR maka bisa diketahui harga satuan untuk pembangunan RPTRA. Nilai tersebut akan digunakan sebagai standar untuk pengajuan anggaran kepada DPRD DKI Jakarta.
"Dengan adanya pembangunan oleh swasta kita bisa tahu harga satuannya. Karena kalau kita sendiri yang anggarin pasti lebih mahal," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/10).
19 Perusahaan Bangun 57 RPTRA di IbukotaMenurut Basuki, jika penganggaran dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) nilainya pasti membengkak. Rata-rata pembangunan RPTRA yang dilakukan oleh swasta menghabiskan anggaran sebesar Rp 500-700 juta.
"Standar itu yang akan kita gunakan. Mereka bisa habis ratusan juta, kalau kami yang anggarkan bisa mencapai miliaran rupiah," ujarnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, untuk tahun ini dibangun sebanyak 63 RPTRA. Semuanya dibangun oleh pihak swasta melalui program CSR.
"Sekarang sudah ada enam yang terbangun. Sementara sisanya 57 lokasi akan dibangun oleh 19 perusahaan. Masing-masing perusahaan membangun beberapa lokasi ada yang dua atau tiga," kata Dien.
Sementara itu, pada tahun depan ada 150 lokasi yang akan dibangun menggunakan dana APBD. Semua lahan sudah ada dan siap dibangun. Untuk lahan seluas 3.000 meter persegi membutuhkan anggaran hingga Rp 750 juta. "Kalau yang tahun ini murni swasta, anggaran semua mereka. Kami hanya menyiapkan lahan," tandasnya.
