Sistem pengadaan satu pintu yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta tahun ini belum berjalan optimal. Pasalnya, sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bisa memenuhi berkas lelang melalui Unit Pelayanan Pengadaan (ULP).

Kalau ada SKPD yang tidak bisa mengisi pengadaan secara satuan, nilai kontraknya berapa, ya sudah dicoret saja, tidak usah pengadaan barang.

Berdasarkan ULP DKI, dari 7.000 item kegiatan selama tahun 2014 ini, baru 302 item yang masuk ke ULP dan hanya 18 yang siap dilaksanakan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengakui sistem pengadaan satu pintu belum berjalan optimal. "Kalau ada SKPD yang tidak bisa mengisi pengadaan secara satuan, nilai kontraknya berapa, ya sudah dicoret saja, tidak usah pengadaan barang. Masa kamu mau beli barang tidak tahu spesifikasi dan patokan harga serta kontraknya gimana," kata Basuki di Balaikota, Selasa (6/5).

Ia mengungkapkan, sebanyak 67 dari total 750 SKPD dan UKPD yang baru mengusulkan kegiatan untuk dilelang melalui ULP dan e-budgeting.

"Macam-macam (SKPD) yang bandel. Dinas Pekerjaan Umum saja banyak yang tidak mengerti kok. Ya nanti yang bandel-bandel tidak mau masukin ya kita buang saja. Kita pindahkan ke SKPD yang mau kerja cepat," jelasnya.

Ia menegaskan, sistem pelelangan satu pintu dan e-budgeting akan mengakibatkan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) membengkak. Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu tidak akan bergeming soal urusan SILPA. Sebab, sistem e-budgeting dinilai memungkinkan pengawasan yang lebih baik.

"Jadi dulu orang terbiasa gelondongan, sekarang harus dirinci. Ketika enggak dirinci ya tidak akan keluar itu uang. Mungkinnya itu bukan hambatan, hambatan harus mindset yang diubah," tegasnya.

Alhasil, lanjut Basuki, hal itu sering dijadikan alasan oleh SKPD yang bandel untuk mendesak mengembalikan sistem lelang pengadaan barang dikembalikan ke cara lama.

"Yang jadi pertanyaan kita ini kan kenapa SKPD ini enggak mau, apa karena dulu ada yang namanya anggaran siluman? Sekarang dia bangun persepsi seolah-olah kami lebih buruk daripada pak Foke karena banyak SILPA," tuturnya.

Untuk itu, menurut Basuki, pihaknya akan tetap konsisten menerapkan sistem pengadaan satu pintu. "Saya bilang kami tidak masalah kok banyak SILPA, daripada balik ke sistem lama. Dengan adanya ULP kan dari 50-an ribu pengadaan barang yang kita masukin ke e- budgeting, keluar tinggal 7 ribu, lebih mudah diawasin kan," tambahnya.