You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Promperda 2016, Balegda Akan Prioritaskan 3 Usulan Raperda
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Balegda akan Prioritaskan 3 Usulan Raperda

Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) 2016, Jumat (13/11).

Pertama itu usulan tentang narkoba dan kedua rokok

Dari usulan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk, diluar Raperda tentang APBD, Balegda akan memprioritaskan Raperda tentang Narkoba dan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, tambahan usulan  Raperda yang akan diajukan eksekutif tentang Perpasaran juga akan dijadikan prioritas.

Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma mengatakan, ke depan pihaknya akan memprioritaskan pembahasan Raperda yang dinilai penting dan dibutuhkan masyarakat. Dari sebanyak 41 usulan dan tiga usulan yang akan ditambahkan eksekutif, pihaknya menilai tiga Raperda perlu diprioritaskan.

DKI akan Tambah 3 Usulan Raperda

"Pertama itu usulan tentang narkoba dan kedua rokok. Kemudian Raperda Perpasaran juga akan kita prioritaskan dibahas," kata Merry, Jumat (13/11).

Dilanjutkan Merry, walaupun Raperda Perpasaran baru akan diusulkan dalam Promperda 2016 oleh Pemprov DKI, pihaknya menilai raperda terebut perlu diprioritaskan. Sebab, aturan yang mengatur tentang pasar modern sudah sangat dibutuhkan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1193 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1179 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye968 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye947 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye857 personBudhi Firmansyah Surapati