You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
CCTV di Pintu Air Diminta Terus Dipantau
photo Doc - Beritajakarta.id

CCTV di Pintu Air Diminta Terus Dipantau

Memasuki musim penghujan, Dinas Tata Air DKI Jakarta diminta terus memantau closed circuit television (CCTV), khususnya yang berada di pintu air. Hal itu agar aliran air bisa terbagi dan tidak meninggalkan genangan di titik tertentu.

PU Tata Air harus terus pantau CCTV di pintu air. Lihat pintu mana yang harus dibuka, jadi airnya bisa dibagi merata

"PU Tata Air harus terus pantau CCTV di pintu air. Lihat pintu mana yang harus dibuka, jadi airnya bisa dibagi merata," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, saat rapat pimpinan (Rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Basuki, cara untuk mengatasi banjir itu adalah dengan membagi aliran air. Sehingga air tidak hanya mengenai satu titik saja. "Jangan sampai satu aliran nggak ada air, tapi aliran lain kebanyakan air. Tugas mengatasi banjir itu bukan bikin bendungan, tapi membagi air," tegasnya.

Basuki: Banjir di Kramat Jati Bukan Akibat Tanggul Jebol

Ditambahkan Basuki, cara tersebut telah digunakan oleh Belanda dalam mengatasi banjir. Sehingga dibuat beberapa pintu-pintu air sebagai cara membagai air ke saluran-saluran yang ada. "Cara atasi banjir itu membuat saluran sebanyak mungkin untuk membagi. Itu cerita kuno ribuan tahun, makanya Belanda bikin pintu-pintu air itu buat membagi," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1172 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati