Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, koreksi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diajukan dalam usulan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, dilakukan demi efisiensi dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Tugas masing-masing SKPD menjelaskan dengan masuk akal dan jelas saat rapat APBD

Djarot menuturkan, beberapa program yang dianggarkan SKPD dicoret karena dinilai tidak efisien dan tidak memberi dampak perubahan mendasar. Dengan evaluasi ini, lanjut Djarot, akan membuat program pembangunan menjadi lebih fokus dan tajam.

Karena sudah melalui tahap evaluasi, Djarot meyakini, proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya akan lebih cepat.

"Tugas masing-masing SKPD menjelaskan dengan masuk akal dan jelas saat rapat APBD. Jelaskan pemotongan yang dilakukan adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya yakin dewan akan apresiasi," ujar Djarot, dalam rapim, Senin (23/11).

Ditambahkan Djarot, walau sudah melalui evaluasi dan nantinya dibahas dalam rapat APBD bersama DPRD,  tidak menampik kemungkinan adanya potensi sejumlah anggaran yang tidak tepat namun lolos dari evaluasi.

Bila ada anggaran yang tidak efisien tapi lolos dari evaluasi, Djarot menegaskan, agar program tersebut tidak dilaksanakan.

"Tidak mungkin saringan kita bisa memfilter semua. Kalau tidak bisa selesaikan, semua yang aneh-aneh dan  tidak jelas, kunci saja. Jangan dieksekusi," tandas Djarot.