You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Puskesmas
Kepala D.
photo doc - Beritajakarta.id

Pembangunan Gedung Puskesmas Terkendala Harga Lahan

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengakui masih ada beberapa puskesmas yang belum memiliki gedung sendiri dan terpaksa mengontrak. Mahalnya harga lahan di ibu kota menjadi faktor utamanya belum adanya tempat permanen bagi beberapa puskemas.

Saya tanya sama Anda kalau cari tanah di Menteng, Gondangdia, dan Pinangsia susah tidak? Susah kan. Jadi yang belum punya terpaksa kontrak dulu

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, mengatakan, standarnya setiap kelurahan di ibu kota harus ada puskesmas kelurahan. Namun, lantaran mahalnya harga lahan di ibu kota, sehingga di beberapa kelurahan gedungnya masih menyewa alias kontrak.

Dien menyebutkan, beberapa puskesmas yang gedungnya masih mengontrak diantaranya yakni Puskesmas Kelurahan Menteng, Gondangdia, dan Pinangsia. "Saya tanya sama Anda kalau cari tanah di Menteng, Gondangdia, dan Pinangsia susah tidak? Susah kan. Jadi yang belum punya terpaksa kontrak dulu," kata Dien, Jumat (9/5).

Gudang Obat Puskesmas Jadi Lapak Pemulung

Menurut Dien, hal itu dilakukan agar tetap dapat melayani masyarakat. Sambil menunggu adanya lahan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang tidak terpakai maka lebih baik menyewa gedung. "Sambil nunggu kalau ada fasos fasum yang tidak kepakai kita gunakan," ujarnya.

Sementara untuk puskesmas kelurahan Rawa Badak Selatan di Jakarta Utara, rencananya akan menggunakan lahan bekas gelanggang olahraga (GOR). "Kalau perlu ada di Jakarta Utara yang bekas GOR kita kan numpang disitu, minta saja tanahnya seluas 400 atau 500 meter persegi kita jadikan puskesmas," tuturnya.

Sementara itu, Dien mengaku akan ada 18 puskesmas kecamatan di ibu kota akan dinaikkan statusnya menjadi rumah sakit tipe D. Sehingga dapat menambah jumlah tempat tidur untuk pasien kelas 3. Nantinya pasien yang menderita DBD, tipes, dan diare akan dirawat di rumah sakit tipe D ini.

Hal ini, dilakukan untuk mendukung program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang saat ini telah melebur menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, dengan adanya program tersebut jumlah pasien di ibu kota melonjak tajam.

"Dengan demikian kita tidak bergantung lagi dengan rumah sakit swasta. Karena susah kalau terus seperti ini (dibilang penuh), kita tidak bisa memberikan pelayanan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Komitmen Terhadap Transparansi Pengelolaan Pajak

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1738 personDessy Suciati
  2. Rano Tanggapi Pandangan Umum Legislatif terhadap P2APBD 2024

    access_time16-06-2025 remove_red_eye1695 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Ratusan Tenaga Pendidik Diedukasi Budaya Antikorupsi

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1401 personFolmer
  4. Komisi A Dorong Reformasi Anggaran dan Tata Kelola Pemerintahan

    access_time20-06-2025 remove_red_eye1173 personFakhrizal Fakhri
  5. Beragam Bunga Hiasi Kantor Wali Kota Jakut Jelang HUT ke-498 Jakarta

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1136 personAnita Karyati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik