You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Batalkan Pelantikan Sejumlah Pejabat
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Batalkan Pelantikan Sejumlah Pejabat

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membatalkan pelantikan beberapa pejabat. Sebab data yang diterimanya dengan fakta pejabat yang akan dilantik jumlahnya berbeda. Semula pejabat yang sudah siap dilantik jumlahnya mencapai ratusan orang. Pejabat yang batal dilantik antara lain camat dan lurah.

Mohon maaf lurah camat batal dilantik, soalnya kita tidak pernah diskusikan lurah camat digeser

"Mohon maaf lurah camat batal dilantik, soalnya kita tidak pernah diskusikan lurah camat digeser," kata Basuki, saat memasuki ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/11).

Basuki pun akhirnya membacakan data pejabat yang dipegangnya. Kemudian dia meminta pejabat yang tidak disebutkan namanya untuk mundur dan tidak jadi dilantik. Karena adanya perbedaan data yang dimilikinya dengan fakta pejabat yang hadir.

Basuki: Dinasehati Masih Ngeyel

"Setiap kali ada pelantikan, lurah dan camat itu selalu muncul. Harusnya semua data sesuai dengan yang saya pegang. Masa saya yang harus cek satu per satu," tegas Basuki.

Basuki mengaku tidak berencana melakukan perombakan terhadap camat dan lurah dalam waktu dekat ini. Sebab dirinya ingin melihat kinerjanya, saat memasuki musim hujan kali ini.

"Camat dan lurah akan saya lihat kinerjanya dari laporan Qlue," ucap Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye944 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye925 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati