You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Libur Pilkada, Ruas Jalan Protokol Lengang
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Libur Pilkada, Ruas Jalan Protokol Lengang

Libur pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh wilayah Indonesia berimbas pada lengangnya arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol di Ibukota. Sejumlah titik yang biasanya mengalami kemacetan saat jam berangkat kerja kini tampak sepi.

Situasi arus lalu lintas di Jakarta, khususnya jalan protokol cenderung lengang

Pantauan Beritajakarta.com, di ruas Jl HR Rasuna Said, menuju Jl Mampang Prapatan ataupun sebaliknya terpantau lengang. Kondisi yang sama juga terlihat di ruas Jl Jenderal Sudirman dari Bundaran HI menuju Blok M maupun sebaliknya tampak lengang. 

Hal sama juga terlihat di ruas Jl Jenderal Gatot Subroto menuju Jl MT Haryono maupun arah sebaliknya.

Pasca Lebaran, Pasar di Jakpus Masih Lengang

"Situasi arus lalu lintas di Jakarta, khususnya jalan protokol cenderung lengang. Namun di Jalan Gatot Subroto ramai lancar dan di Jalan TB Simatupang dan Jalan Fatmawati juga tidak ada kepadatan kendaraan," kata Hani, petugas NTMC Polri, Rabu (9/12).

Kondisi sejumlah kawasan perkantoran seperti di Jl HR Rasuna Said, Jl Jenderal Sudirman dan Jl Gatot Subroto juga terpantau sepi dari aktivitas.

"Kebanyakan perkantoran semua diliburkan, karena hari ini dilaksanakan pilkada serentak," tutur Wahyu, petugas keamanan salah satu perkantoran di kawasan Rasuna Said.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati