You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ratna Dyah Kurniati
photo Doc - Beritajakarta.id

Bangun Plaza Demokrasi, DKI Libatkan CSR

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun Plaza Demokrasi sebagai lokasi unjuk rasa di Istana Negara.  Untuk melakukan pembangunan, Pemprov DKI akan melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.

Dari luas total 800 meter, sebagian ada yang kita buat taman

Plaza Demokrasi akan dibangun di lahan seluas 800 meter di sisi barat daya kawasan Monas, Jakarta Pusat. Rencananya, untuk mengakomodir aksi unjuk rasa, Plaza Demokrasi akan dilengkapi sound system, podium setinggi 1,5 meter dan toilet umum. 

DKI akan Bangun Plaza Demokrasi di Kawasan Monas

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Dyah Kurniati mengatakan, pihaknya sudah membuat desain rencana pembangunan plaza. Selain bagian yang mengakomodir aksi unjuk rasa, lokasi tersebut juga akan dihiasi taman sehingga tetap indah dan asri.

"Dari luas total 800 meter, sebagian ada yang kita buat taman. Jadi tetap ada nuansa hijau," kata Ratna, Rabu (9/12).

Menurut Ratna, walau sudah mendesain, pihaknya belum menghitung kebutuhan anggaran pembangunan. Sebab pihaknya berencana menyerahkan desain pada perusahan yang bersedia melakukan pembangunan.

"Kita masih cari CSR perusahaan yang bersedia. Tapi, Januari nanti kita targetkan sudah mulai dibangun," ujar Ratna.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1163 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye949 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye933 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye848 personBudhi Firmansyah Surapati