You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Akan Revisi Perda Unjuk Rasa
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Pergub Unjuk Rasa akan Direvisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 228 tahun 2015 tentang Aksi Unjuk Rasa. Nantinya, tiga lokasi unjuk rasa yang ditetapkan akan diubah. Selain itu larangan konvoi juga akan dihapus.

Setelah kita baca ulang secara detail, memang ada yang belum pas. Ini kita mau perbaiki

Di dalam Pergub 228 tahun 2015 yang diterbitkan Rabu (28/10) lalu, lokasi unjuk rasa ditetapkan hanya boleh dilaksanakan di tiga lokasi. Yakni, Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, setelah dilakukan pengkajian secara mendetail, pihaknya menemukan sejumlah hal yang kurang tepat dalam Pergub 228 tahun 2015 tersebut.

Basuki: Pergub Atur Demo Sesuai Undang-undang

"Setelah kita baca ulang secara detail, memang ada yang belum pas. Ini kita mau perbaiki," katanya, Jumat (6/11).

Menurut Ratiyono, perubahan yang dimaksud di antaranya tentang lokasi aksi unjuk rasa yang sebelumnya hanya boleh dilakukan di tiga lokasi. Namun, perubahan hanya dilakukan di redaksional kalimat saja.

"Arti kalimatnya pemda menyediakan, supaya Jakarta tertib ayo lah pakai tempat ini supaya tidak terjadi kemacetan. Jadi masyarakat dididik, para pengunjuk rasa juga kita didik. Kita edukasi supaya mereka memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga aktivitas perekonomian tidak terganggu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1168 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye938 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati