Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai kerja DPRD DKI cukup baik dalam membahas Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Hal itu terlihat dari telitinya anggota dewan dalam melakukan pembahasan anggaran.

Inilah pemerintahan daerah, bukan hanya Pemprov tapi eksekutif dan legislatif. Ini salah satu contoh DPRD bisa begitu cepat menginfokan bahwa ada kecurigaan anggaran yang bertambah

"Saya katakan tidak ingin seolah-olah di Pemda DKI ini pemerintahan yang kerja hanya eksekutif. Saya sampaikan pada DPRD, bahwa DPRD ini kerjanya betul-betul luar biasa," ujar Basuki dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar), di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/12).

Sebelumnya, Basuki menerima laporan dari Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus, adanya penambahan anggaran sebesar Rp 700 miliar dalam KUA-PPAS 2016.

"Inilah pemerintahan daerah, bukan hanya Pemprov tapi eksekutif dan legislatif. Ini salah satu contoh DPRD bisa begitu cepat menginfokan bahwa ada kecurigaan anggaran yang bertambah," kata Basuki.

Basuki pun berterimakasih atas laporan dari DPRD. Sehingga bisa langsung diketahui kesalahan yang ada. Terlebih untuk penyusunan KUA-PPAS kali ini telah menggunakan sistem elektronik, seperti e-palnning dan e-budgeting. Sehingga semua proses perubahan bisa terekam dengan baik.

"Kami begitu dapat laporan curiga saja kan. Saya pikir berani sekali, sudah e-planning dan e-budgeting. Saya terimakasih pada anggota DPRD," tandasnya.