You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
2016, DKI Fokus Tangani 4 Masalah
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

2016, DKI Fokus Tangani 4 Masalah

Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan empat permasalahan pada tahun depan. Diantaranya penanganan banjir, kemacetan dan kebersihan.

Kami juga fokus menangani persoalan  kesenjangan ekonomi

"Kami juga fokus menangani persoalan  kesenjangan ekonomi," kata Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Kamis (31/12).

Djarot: Jangan Gunakan Perhiasan Mencolok

Saat ini, untuk mengatasi persoalan kemacetan, Pemprov DKI tengah mengupayakan perbaikan sistem transportasi massal. Seperti melakukan revitalisasi dan memperbanyak angkutan umum.

"Tahun 2016 prioritas agar kemaacetan berkurang. Transportasi massal, bus-bus akan kita perbanyak," ujar Djarot.

Selanjutnya, untuk menangani banjir, saat ini Pemprov DKI sudah melakukan perbaikan saluran air dengan melakukan pengurasan dan normalisasi kali, waduk serta saluran mikro. Selain itu, pompa-poma pengendali banjir pun sudah diperbaiki agar dapat berfungsi maksimal.

"Kebersihan sudah kita lakukan perubahan mendasar dengan menambah truk sampah, petugas kebersihan dan PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum)," terang Djarot.

Ditambahkan Djarot, untuk menekan kesenjangan ekonomi, Pemprov dan pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai program. Antara lain Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat dan BPJS.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1183 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1158 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye947 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye931 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye846 personBudhi Firmansyah Surapati