Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecewa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada enam BUMD DKI. Pasalnya, keenam BUMD tersebut memerlukan dana tambahan tersebut.

Nah makanya kalau misal dicoret itu PMP bisa masalah. Orang BUMD sudah rongsok (cekak) semua kok

" Nah , makanya kalau misal dicoret itu PMP bisa masalah. Orang BUMD sudah rongsok (cekak) semua kok," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/1).

Keenam BUMD yang dicoret PMP-nya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PD PAL Jaya, Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Transjakarta, dan Pasar Jaya. Sementara itu PMP hanya diberikan untuk PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Basuki menegaskan, dalam peraturan daerah masing-masing BUMD telah diatur mengenai pemberian PMP. Dirinya mengaku akan memikirkan cara lain untuk dapat memberikan suntikan dana bagi keenam BUMD tersebut. "Makanya kalau misalnya nggak sesuai kami harus pikirin cara yang baru," ujarnya.

Menurut Basuki, dalam evaluasi APBD Kemendagri beberapa kali mengkritik pemberian PMP kepada BUMD. Hal ini juga terjadi dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.

"Kami disuruh bikin PT, tapi nggak dikasih modal. Apa disuruh ngerampok? Duitnya kan ada, memang DKI ngutang sama pemerintah pusat, pernah nggak APBD mau bayarin DKI, nggak juga. Duit DKI kok," ucapnya.

Kendati demikian, Basuki mengatakan untuk pembelian bus Transjakarta tetap akan dijalankan. PT Transjakarta bisa meminjam dana ke bank untuk pembelian bus. Selain itu pihaknya akan memberikan public service obligation (PSO) atau subsidi terlebih dahulu agar tetap bisa beroperasi.

"Untuk LRT, ngerampok opsinya yang lain. Habis bagaimana coba? Ajarin saya ilmu ekonomi gimana kalau ada perusahaan bangkrut pun dan dia jual ke perusahaan lain, pasti si investor itu akan nyuntik modal," tandasnya.