Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berharap Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersedia berdialog mengenai hasil evaluasi APBD 2016 DKI Jakarta.

Kalau studi kelayakan investasi ada yg perlu dijelaskan ke kemendagri, tentu ada jalan keluar di situ

Dengan dialog, diharapkan dapat ditemukan solusi atas evaluasi anggaran hibah bantuan sosial dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang dilakukan Kemendagri.

Sebelumnya, hasil evaluasi APBD 2016 DKI Jakarta yang dilakukan Kemendagri, mencoret beberapa mata anggaran karena belum miliki Perda Induk dan studi kelayakan inventasi. Program yang dievaluasi di antaranya, hibah bantuan sosial dan PMP keenam BUMD DKI Jakarta.

"Nanti kita tindak lanjuti, tentu ada jalan keluar, solusinya seperti apa. Kita bicarakanlah," ujar Djarot, Jumat (8/1).


Dikatakan Djarot, rekomendasi pencoretan anggaran oleh Kemendagri dengan alasan belum miliki Perda Induk dan melengkapi studi kelayakan investasi merupakan bentuk kehati-hatian. Secara prosedural apa yang menjadi aturan harus dijalan secara sesuai.

"Kalau studi kelayakan investasi ada yang perlu dijelaskan ke Kemendagri, tentu ada jalan keluar di situ. Biar ketemu saja nanti antara TAPD, Banggar dan Kemendagri, terserah kapan kesiapannya, semakian cepat makin baik," tandasnya.