Warga Bukit Duri Tak Dapat Ganti Rugi karena Aturan
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pihaknya tidak bisa memberikan uang ganti rugi kepada warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Hal itu telah diatur dalam undang-undang lantaran warga menduduki tanah negara.
Nggak bisa ganti rugi orang itu tanah negara ya kan, dulu ada aturan boleh sekarang nggak ada lagi
"Nggak bisa ganti rugi orang itu tanah negara ya kan, dulu ada aturan boleh sekarang nggak ada lagi," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/1).
Jika masih diperbolehkan memberikan uang kerohiman, Basuki tidak akan menghambatnya. Terlebih uang tersebut merupakan milik negara juga. "Kalau ada aturannya, saya kasih saja orang bukan duit aku ini kok. Kalau nggak boleh masa mau masuk penjara gara-gara bagi-bagi duit. Itu saja sih logika saya," ucapnya.
Warga Bukit Duri Tetap DirelokasiDikatakan Basuki, pihaknya juga telah memberikan rumah susun (rusun) sebagai pengganti tempat tinggal warga. Bahkan warga hanya membayar sebesar Rp 15 ribu perhari untuk bisa menempati rusun tersebut.
"Saya untungnya apa sih, bukan duit saya, itu duit rakyat kok, ngapain ribut sama Anda," ujarnya.
Basuki mengaku, sudah mengetahui beberapa warga yang tidak terima dengan relokasi, adalah yang memiliki banyak kontrakan. Mereka hanya mendapatkan satu rusun saja untuk satu kepala keluarga.
