You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dharma Jaya Butuh PMP untuk Beli Sapi
photo Doc - Beritajakarta.id

Dharma Jaya Butuh PMP untuk Beli Sapi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan pencoretan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PD Dharma Jaya pada APBD 2016. Sebab BUMD tersebut sangat membutuhkan dana segar untuk penyediaan stok sapi.

Sebenarnya uang PMP ini untuk modal buat beli sapi, dari NTT (Nusa Tenggara Timur). Kan untuk stok lebaran juga

"Sebenarnya uang PMP ini untuk modal buat beli sapi, dari NTT (Nusa Tenggara Timur). Kan untuk stok lebaran juga," ujar Basuki, Kamis (21/1).

Basuki menambahkan, tidak mengetahui pasti alasan pencoretan PMP untuk PD Dharma Jaya tersebut. Menurutnya yang mencoret PMP tersebut adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Basuki Usahakan PMP Dharma Jaya di APBD-P

"Macam-macam lah alasannya, TAPD saja mencoret," ucapnya.

Basuki mengatakan, PD Dharma Jaya terbelit banyak hutang sehingga membutuhkan suntikan modal untuk stok sapi.

"Dharma Jaya kan sudah terbelit hutang banyak, hutang bank. Nah sekarang kami bukan investasi lagi, tapi untuk stok juga," katanya.

Basuki pun berusaha untuk memberikan PMP dalam APBD Perubahan. Meskipun untuk persediaan stok lebaran sudah terlambat.

"Makanya nanti diperubahan saja, tapi diperubahan sudah lewat lebaran. Enggak apa-apalah, kadang-kadang kami harus maha mengampuni juga," tandas Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1193 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1179 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye968 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye947 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye857 personBudhi Firmansyah Surapati