Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuntasan masalah hukum yang melibatkan pejabat DKI.

Bersedia atau nggak bersedia, Pemerintah Provinsi DKI harus mendukung penegakkan hukum apa pun itu.

Salah satunya kasus baru, dugaan korupsi pengadaan alat digital education classroom di 20 sekolah SMA/SMKN Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat pada 2014 lalu.

"Bersedia atau nggak bersedia, Pemerintah Provinsi DKI harus mendukung penegakkan hukum apa pun itu. Harus itu,"  ujar Djarot, Rabu (3/2).

Meskipun dirinya belum mengetahui detail kasus tersebut, Ia memastikan, semua pejabat DKI harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya selama menjabat.

‎Dari informasi yang dihimpun Beritajakarta.com, Direktorat Tipikor Bareskim Polri menemukan adanya dugaan korupsi pengadaan alat digital education classroom di 20 sekolah SMA/SMKN Suku Dinas Pendidikan Menegah Jakarta Barat tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2014 .‎

Penyelidikan kasus ini, naik ke penyidikan pada 27 Januari 2016. Sebelumnya, pejabat DKI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Uninterruptable Power Supply (UPS) dan Scanner-printer dalam APBD DKI 2014.