You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki akan Hapus Diskon PBB Jasa Marga
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki akan Hapus Diskon PBB Jasa Marga

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan menghapus diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk jalan tol di Ibukota yang diminta PT Jasa Marga. Pasalnya untuk membuka akses tol di Terminal Pulogebang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dimintai jaminan sebesar Rp 4 miliar.

Dia minta diskon PBB 50 persen, bisa sampai ratusan miliar (nilainya -red). Terus kami minta buka pintu tol menuju ke terminal Pulogebang

"Dia minta diskon PBB 50 persen, bisa sampai ratusan miliar (nilainy -red). Terus kami minta buka pintu tol menuju ke terminal Pulogebang, dia minta kita bayarin semua IT-nya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/2).

Akses jalan menuju terminal Pulogebang tersebut menjadi salah satu penyebab terminal belum dapat beroperasi hingga saat ini. Agar bisa beroperasi, Basuki mengaku akan membayar jaminan yang diminta.

67 PO Bus Angkat Kaki dari Terminal Pulogebang

"Dia minta jaminan kalau dia rugi. Minta Rp 4 miliar. Kamu minta saya diskon ratusan miliar jalan tol, untuk mengoperasikan ke Pulogebang. Masa nggak ada pertimbangan," tegasnya.

Diskon PBB akan dihitung ulang oleh tim appraisal terkait nilai bangunan dan tanah di jalan tol. Dengan demikian, pengguna tol harus membayar penuh PBB. Sehingga pihaknya mendapat keuntungan Rp 100 miliar.

Basuki bahkan berencana menaikan nilai PBB jalan tol. Dengan demikian pemasukan untuk pajak daerah akan meningkat.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1183 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati