Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, pembangunan taman di kawasan Kalijodo tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Taman di kawasan tersebut nantinya dibangun dari dana kewajiban pengembang yang wajib menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).

Ini bukan Corporate Social Responsibility (CSR). Ini semua kewajiban pengembang

"Ini bukan Corporate Social Responsibility (CSR). Ini semua kewajiban pengembang. Bisa atas kewajiban reklamasi pulau atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB)," ujar Basuki di Balai Kota, Senin (29/2).

Meski demikian, Basuki mengaku belum mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun taman di Kawasan Kalijodo. Sebab, lahan yang akan dibangun di kawasan tersebut cukup luas yakni mencapai 1, 4 hektare.

"Anggarannya belum tahu, kan tergantung pohon. Saya mau pohonnya langsung yang besar-besar," ujarnya.

Tidak hanya itu, Basuki juga mengatakan belum menunjuk pengembang mana yang akan membangun taman di lokasi. Karena pihaknya harus melihat terlebih dahulu pengembang yang meminta kenaikan KLB.

"Nanti kita lihat pengembang mana yang mengajukan kenaikan KLB. Saya tinggal tunjuk saja, yang penting uangnya ada," katanya.

Menurut Basuki, pembangunan taman di Kalijodo akan lebih mudah dilaksanakan dengan menggunakan dana dari kewajiban pengembang ketimbang APBD DKI yang membutuhkan proses panjang.

"Kalau melalui susun anggaran terlalu banyak mulut nih, ngoceh sosialisasi segala akhirnya malah nggak jadi bongkar," tandasnya.