You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lahan Milik Pemprov DKI di Pekojan Diamankan
.
photo Folmer - Beritajakarta.id

Aset Pemprov DKI di Pekojan Diamankan

Lahan seluas 3.605 meter persegi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang terletak di pinggir Kali Jelangkeng, Jalan Pejagalan Raya RT 002/10, Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat diamankan oleh aparat kelurahan.

Ada 30 bangunan yang berdiri di atas lahan aset Pemprov DKI Jakarta tersebut. Bangunan yang ada akan kami tertibkan dan dibongkar

Lurah Pekojan, Tri Prasetyo Utomo mengatakan, pihaknya telah berhasil mengamankan lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang selama ini dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal. Rencananya lahan akan dimanfaatkan untuk taman dan rumah pompa.

"Kami mengamankan lahan atau aset tersebut untuk nantinya dimanfaatkan buat kepentingan umum," ujarnya, Selasa (1/3).

Pemkot Jaksel Inventarisir Aset Pendidikan

Ia mengatakan, lahan aset milik Pemprov DKI selama bertahun dimanfaatkan untuk tempat usaha, seperti bengkel, jasa titipan kendaraan, warung makan, tempat tinggal dan lain-lain.

"Ada 30 bangunan yang berdiri di atas lahan aset Pemprov DKI Jakarta tersebut. Bangunan yang ada akan kami tertibkan dan dibongkar," katanya.

Ia menegaskan, pihaknya telah melakukan pembongkaran secara bertahap dan langsung dipasang plang pengumuman di atas lahan bertuliskan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1451 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1376 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1286 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1259 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1127 personFolmer