You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Jurus Basuki Benahi PNS DKI Jakarta
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Jurus Basuki Benahi PNS DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memiliki jurus silat untuk membenahi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Pemprov DKI Jakarta yang selama ini bekerja malas.

Jurus silat saya hanya tiga yakni, pecat, pecat, pecat ! Gak ada jurus lain

"Jurus silat saya hanya tiga yakni, pecat, pecat, pecat! nggak ada jurus lain. Kalau gak benar, ya dipecat saja. Yang mau kerja banyak, antre. Kita akan benahi," tegas Basuki, Kamis (10/3).

Oleh sebab itu, tidak ada alasan PNS DKI Jakarta malas bekerja. Saat ini, staf paling rendah di Pemprov DKI Jakarta, jika bekerja baik dapat membawa penghasilan sekitar Rp 12-Rp 13 juta per bulan.

PNS DKI akan Dikutsertakan Pelatihan Tenaga Perancang UU

"Lurah dan Camat langsung bisa bawa pulang gaji Rp 30-40 juta. Saya juga beri dana bantuan ke wali kota Rp 50 juta untuk biaya operasional, jadi kisarannya bisa Rp 100 juta lebih per bulan. Kasi eselon IV saja bisa menerima penghasilan Rp 30 jutaan per bulan," tuturnya.

Sedangkan lurah, mereka dapat tambahan penghasilan dari pungutan pajak restoran yang ada di wilayahnya. Namun, Basuki menegaskan, pihaknya akan mencopot lurah yang tidak beres atau tidak mengurus warganya.

"Jadi, lurah itu fungsinya adalah estate manager. Mana di wilayahnya ada genangan, sampah, warga yang tidak sekolah dan sakit, semuanya mesti diurusin oleh lurah karena kita disumpah untuk mengurusi orang," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11666 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1354 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1309 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1291 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1000 personBudhi Firmansyah Surapati