Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menginstruksikan kepada Asisten Perekonomian DKI Jakarta untuk mengevaluasi seluruh Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak ketiga.

Saya tidak ingin di dalam PKS itu kemudian menguntungkan pihak ketiga atau ada KKN disitu

Dikatakan Djarot, PKS yang ada saat ini dinilai menguntungkan pihak ketiga. Ia menilai, evaluasi perlu dilakukan untuk menghilangkan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"‎PKS evaluasi. Semuanya. Saya tidak ingin di dalam PKS itu kemudian menguntungkan pihak ketiga atau ada KKN disitu," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/3).

Djarot mengatakan, dari data yang dimiliki, ada dugaan PKS antara BUMD dengan pihak ketiga justru merugikan Pemprov DKI.‎

"‎Saya punya data untuk beberapa project. Saya punya data. PKS semuanya dievaluasi," tandasnya.

‎I