You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI akan Bentuk Tim Percepatan Keuangan Daerah
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI akan Bentuk Tim Percepatan Keuangan Daerah

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana membentuk tim percepatan keuangan daerah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan perekonomian di Ibukota.

Kami mau bentuk tim percepatan keuangan daerah. Jadi kami bentuk, saya sebagai pembina, ketuanya Sekda (Saefullah) dan Wakilnya dari OJK

"Kami mau bentuk tim percepatan keuangan daerah. Jadi kami bentuk, saya sebagai pembina, ketuanya Sekda (Saefullah) dan Wakilnya dari OJK," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/3).

Basuki mengatakan, pembentukan tim ini juga mendorong cahsless atau penggunaan uang tunai di Pemprov DKI. Saat ini Pemprov DKI telah memberlakukan cahsless untuk setiap transaksi.

Ahok: DKI Akan Jadi Model Cashless Society

"Termasuk mendorong juga orang supaya cashless," ujarnya.

Tim ini juga akan mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima (PKL) untuk lebih berkembang. Jika rutin membayar retribusi sebesar Rp 4.000 per hari, maka mereka bisa mendapatkan kredit hingga Rp 5-10 juta.

"Kalau kamu jujur berdagang, gerobak kamu jelek, kami gantiin pakai gerobak stainless steel. Mana ada bank di dunia seperti yang kami lakukan. Kami juga mulai rancang, lagi pesan gerobak karena nggak bisa masuk e-katalog," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati