You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Warga Minta Lapak PKL Eks JU di Jl Sunter Kemayoran Dibongkar
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Lapak di Jl Sunter Kemayoran Diminta Dibongkar

Warga RW 09, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  meminta agar keberadaan puluhan lapak permanen Pedagang Kaki Lima (PKL) JU 07 di Jalan Sunter Kemayoran segera dibongkar.

Makanya, kawasan tersebut jadi tampak sangat kumuh dan jadi sarang kemacetan

Sebab, keberadaan lapak PKL tersebut bukan lagi JU, namun tetap difungsikan oleh para pedagang untuk tetap berjualan hingga menjadi penyebab kemacetan di kawasan tersebut.

Syahroni Zein (48) tokoh masyarakat RW 09, Kelurahan Sunter Jaya meminta 40 lapak eks JU tersebut dibongkar. Sebelumnya, lapak ini sudah di tutup dua tahun lalu oleh Sudin Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Utara.

Parkir Liar di CNI Puri Kembangan Dikeluhkan

Selain itu, keberadaan eks JU 07 tersebut didirikan di atas saluran air selebar satu setengah meter. Lapak PKL yang menjual makanan dan minuman ini juga menutup trotoar di kawasan itu.

“Makanya, kawasan tersebut jadi tampak sangat kumuh dan jadi sarang kemacetan,” keluh Syahroni, warga setempat, Rabu (30/3).

Sekretaris Kecamatan Tanjung Priok, Didit Mulyadi mengatakan, pihaknya segera membongkar lapak eks JU 07 tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan unit terkait dan kami upayakan dalam waktu dekat ini kami bongkar,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye937 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati