You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
60 Persen Lingkungan DKI Jakarta Tercemar
.
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

1.200 Perusahaan di DKI Cemari Lingkungan

Tingkat pencemaran lingkungan di DKI Jakarta saat ini cukup mengkhawatirkan. Dari pendataan, hampir 60 persen wilayah DKI tercemar oleh limbah perusahaan dan limbah rumah tangga.

Dari data saja ada kurang lebih 1.200 perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan. Target kita tahun ini semua bisa ditindak

Kepala ‎Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Junaedi mengatakan, pihaknya akan melibatkan satgas dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk bersama melakukan penindakan terhadap banyaknya aksi pencemaran lingkungan.

"Dari data saja ada kurang lebih 1.200 perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan. Target kita tahun ini semua bisa ditindak," ujarnya, Selasa (12/4).

Warga Duri Kosambi Keluhkan Pencemaran Air

‎Selain perusahaan pembuangan limbah, lanjut Junaedi, aktivitas rumah tangga juga ikut menambah pencemaran lingkungan. Karena itulah penambahan ‎instalasi pengolahan air limbah (IPAL)‎ menurutnya menjadi salah satu prioritas pemerintah DKI Jakarta.

"Saat ini kan baru ada di kawasan Setia Budi saja. Rencananya akan ditambah di 14 lokasi. Memang masih kecil namun akan bertahap penambahannya oleh PD Pal Jaya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1368 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1281 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1244 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1122 personFolmer