You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pengawasan Saluran Air di Jakpus Lemah
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pengawasan Saluran Air di Jakpus Lemah

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tak ingin lagi ada jalan yang tergenang. Sebab genanganan sebentar saja bisa menyebabkan kemacetan panjang. Terlebih genangan diakibatkan karena sampah, yang seharusnya bisa diminimalisir.

Minggu kemarin tergenang, jawabnya enak lagi, 'ini sudah surut, Pak'. Saya bilang tadi. Saya itu enggak mau ada yang tergenang, karena sampah

"Coba lihat minggu malam, kamu tahu enggak kenapa semalam banyak genangan di jalan? Itu cuma karena sumbatan sampah semua," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/4).

Basuki sempat memuju di kawasan Jakarta Pusat hampir tidak ada genangan lagi. Namun saat memasuki musim panas pengawasan terhadap saluran air menjadi berkurang. Sehingga banyak sampah yang tersangkut saat hujan turun.

Lumpur Saluran Air Jl Ancol Barat VII Dikeruk

"Jakarta Pusat sudah tidak pernah tergenang sebetulnya. Minggu kemarin tergenang, jawabnya enak lagi, 'ini sudah surut, Pak'. Saya bilang tadi. Saya itu enggak mau ada yang tergenang, karena sampah," tegasnya.

Basuki telah memerintahkan wali kota untuk tidak menurunkan pengawasannya terhadap saluran air. Sehingga genangan tidak akan terjadi lagi saat turun hujan. "Petugasnya mungkin berpikir enggak bakalan hujan nih, biarin saja. Satu botol sumbatin tali air langsung tergenang. Harusnya terus awasin," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11334 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1286 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati