Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan ada pejabat dan warga menolak pencatatan sensus ekonomi yang dilakukan oleh petugas. Namun demikian, petugas tetap tidak bisa memaksa pihak terkait untuk pencatatan tersebut. 

Ya nanti saya tanya sama mereka (petugas). Tapi nggak bisa paksa juga. Karena nggak ada undang-undang memaksa

"Ya nanti saya tanya sama mereka (petugas). Tapi nggak bisa paksa juga. Karena nggak ada undang-undang memaksa," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/5). 

Bagi warga yang menolak untuk disensus, akan dicatat oleh petugas. Hal itu, juga akan menjadi laporan tertulis sebagai hasil sensus. Nama-nama warga yang tidak mau disensus akan dipublikasikan agar diketahui oleh masyarakat. 

"Paling nanti dicatat siapa yang nolak, nanti bisa diumumkan. Keluar kok namanya," ucapnya. 

Seperti diketahui selama satu bulan yakni 1-31 Mei, sebanyak 22.035 petugas akan melakukan pendataan untuk Sensus Ekonomi 2016. Mereka akan mendata semua seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian. 

Pendataan ini tidak hanya dilakukan terhadap pedagang permanen. Tetapi juga kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang non formal yang ada di Ibukota. Dengan sensus ini bisa mendapatkan data pelaku usaha yang akurat. Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa lebih mudah menyalurkan kredit kepada pelaku usaha.