Ulang Tahun ke-487, Jakarta Terima Kado Pahit
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ibu kota menerima kado pahit pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-487. Sebab, pada perayaan ultah tahun ini, Pemprov DKI justru meraih sejumlah predikat yang kurang menguntungkan.
Ini HUT DKI yang sangat pahit. Sudah tidak dapat Adipura, dapat WDP. Saya mengira ini masih kurang
Sejumlah prestasi yang merosot di antaranya gagal meraih Adipura, hasil laporan keuangan Pemprov DKI 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan perolehan opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta gagal mempertahankan predikat juara umum pada lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2014.
"Ini HUT DKI yang sangat pahit. Sudah tidak dapat Adipura, dapat WDP. Saya mengira ini masih kurang," kata Basuki, saat memberikan sambutan di upacara peringatan HUT ke-487 Kota Jakarta, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/6).
Basuki Jamin 80 Persen PNS DKI BerdedikasiBasuki mengaku heran mengapa Jakarta bisa meraih penghargaan Adipura tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Padahal, di sebagian besar sudut ibu kota masih banyak ditemukan sampah. "Saya juga heran kenapa tahun sebelumnya, Jakarta selalu meraih penghargaan Adipura. Mungkin yang dinilai cuma kawasan Sudirman-Thamrin. Padahal sungai-sungai kita penuh sampah," ujarnya.
Basuki juga menyayangkan prestasi DKI sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), tapi Sumber Daya Manusia (SDM) bukan asli dari kota Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timut pun telah meminta kepada penanggung jawab kontingen DKI di lomba MTQ Nasional 2014 agar tidak lagi mengambil qori/qoriah dari luar daerah.
"Pada lomba MTQ 2014, kota Jakarta berhasil meraih juara keenam, tetapi dengan orang-orang asli Jakarta. Kita harus tetap mensyukuri hasil yang kita raih ini," ungkapnya.
Ia juga telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei terkait warga miskin di ibu kota. Pasalnya, selama ini perhitungan warga miskin Jakarta hanya dihitung berdasarkan jumlah kalori yang dikonsumsi dan setara sekitar Rp 300 ribu lebih per bulan. Ke depan, Pemprov DKI akan mengubah pola tersebut berdasarkan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Jadi, tidak usah kaget kalau tahun ini persentase warga miskin di ibu kota 3 hingga 4 persen lebih, maka pada tahun depan, persentase orang miskin melonjak hingga 50 persen lebih," jelasnya.
Dari berbagai persoalan tersebut, Basuki mengungkapkan, bahwa ini semua merupakan wajah asli Jakarta yang sebelumnya tidak pernah terkuak. "Kalau orang politik pasti bilangnya ini pil pahit. Tapi, kami tidak suka makan pil yang bohong-bohongan, apalagi pencitraan," tukasnya.
