You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Laporan RT/RW Diperlukan Untuk Pendataan Wilayah
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Laporan RT/RW Landasan Kebijakan Penataan Jakarta

Pelaporan yang dibuat secara rutin oleh ketua RT/RW di DKI Jakarta diperlukan untuk sejumlah kebutuhan program di DKI. Salah satunya untuk pendataan dan pemetaan masalah dari seluruh daerah di DKI Jakarta.

Makanya seluruh data laporan itu bisa menjadi kunci menata dan membuat Jakarta menjadi lebih baik

"Jadi setiap RT/RW itu kan masalahnya berbeda, di situlah kenapa kita minta semuanya rutin melaporkan, jadi ada pendataan dan pemetaan masalah untuk masing wilayah," ujar Bayu Megantara, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Jumat (27/5).

Nantinya, kata Bayu, seluruh permasalahan tersebut akan didata dan diverifikasi secara berkala oleh pemerintah daerah. Dari laporan tersebut akan dipetakan apa saja masalah terbesar, baik itu masalah genangan, rawan konflik dan lainnya. Hasil pemetaan akan digunakan sebagai landasan mengambil kebijakan.

Peran RT/RW Penting untuk Petakan Kerawanan Sosial

"Artinya bukan hanya masalah. Kalau memang ada apresiasi juga silakan juga dilaporkan, jadi sama-sama aktif mengurus warganya," katanya.

Hal tersebut menurutnya juga bisa menjadi acuan apakah para lurah dan SKPD terkait merespon cepat berbagai masalah tersebut. Menurutnya jika memang para pejabat terkait lamban mengurus warga dapat direkomendasikan untuk dilakukan pergantian.

"Struktur permasalahan di wilayah tentu yang tahu RT/RW. Makanya seluruh data laporan itu bisa menjadi kunci menata dan membuat Jakarta menjadi lebih baik," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11407 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1349 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1295 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1284 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye995 personBudhi Firmansyah Surapati