You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penyaluran Raskin di Jakbar Banyak Salah Sasaran
photo Doc - Beritajakarta.id

Penyaluran Raskin di Jakbar Banyak Salah Sasaran

Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi meminta pengawasan terhadap penyaluran beras bagi rakyat miskin (raskin) terus ditingkatkan. Sebab penyaluran raskin di wilayahnya masih banyak dilaporkan tidak tepat sasaran.

Masih ditemukan raskin dijual di warung-warung bukan disalurkan kepada yang berhak

"Masih ditemukan raskin dijual di warung-warung, bukan disalurkan kepada yang berhak. Bagian Kesos harus pastikan raskin di Jakarta Barat tepat sasaran," katanya dalam rapat pimpinan bersama lurah, camat dan pimpinan UKPD di ruang pola Wali Kota Jakarta Barat, Senin (31/5).

Ia mengatakan, akan terus berupaya meningkatkan kualitas raskin yang disalurkan kepada warga. Sistem pembayaran raskin juga harus mulai didorong dengan autodebet untuk meminimalisir penyimpangan.

Penyaluran Raskin dari Kelurahan Langsung ke RTS

"Penerapan sistem autodebet mampu meminimalisir penyimpangan, sehingga penyaluran beras subsidi tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Kesejahteraan Sosial (Kesos) Jakarta Barat, Nuraini Sylvana menjelaskan, setiap bulannya, 714,42 ton raskin didistribusikan kepada 47.628 Rumah Tangga Sasaran (RTS)

"Pendistribusian raskin 2016 lebih baik. Bahkan, kelancaran distribusi serta jumlah piutang di Jakarta Barat lebih sedikit dan baik dibanding lima wilayah lain," tandasnya.

Raskin  yang didistribusikan kepada warga memiliki kualitas baik setara dengan harga beras di pasaran Rp 11 ribu per kilogram. Namun dibeli oleh rakyat miskin hanya sebesar  Rp 1.600 per kilogram.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11463 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1350 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1298 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1285 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye996 personBudhi Firmansyah Surapati