You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Peninjauan Kembali RTRW/RDTR-PZ Dimulai
.
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

Peninjauan Kembali Perda Tentang RTRW/RDTR Dimulai

Pembahasan pe‎ninjauan kembali Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 dan Perda 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimulai.

Kita Ingin samakan persepsi terkait konsep perencanaan kota nantinya sehubungan dengan mendukung proyek strategis nasional

Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, Iswan Ahmadi mengatakan, pembahasan awal dilakukan melibatkan sejumlah instansi yang ikut serta membangun sarana transportasi.

"Kita Ingin samakan persepsi terkait konsep perencanaan kota nantinya sehubungan dengan mendukung proyek strategis nasional," ujarnya, Selasa (31/5).

Wawancara Khusus : 2 Perda DKI Akan Ditinjau Kembali

Instansi terkait yang dikumpulkan antara lain PT. MRT, PT Adhi Karya, PT Jakpro, PT KAI, PT Jakarta Toll Road Development, PT Kereta Cepat Indonesia-Cina dan PT Transjakarta.

Salah satu pembahasan yang menurutnya menjadi fokus adalah transit oriented development (TOD) ‎atau lahan transit terpadu. Sehingga nantinya menurutnya dalam merencanakan tidak ada program pembangunan yang saling bertabrakan.

"Contoh Dukuh Atas, disana nanti potensial untuk TODnya mengingat pertemuan angkutan umum massal MRT, LRT, Kereta Api dan Transjakarta, jadi harus ada penyamaan persepsi," katanya.

Nantinya data perencanaan pembangunan dari masing stake holder akan digabungkan secara bersama. Sehingga dapat diputuskan konsep RDTR yang baru yang nantinya akan disahkan dalam bentuk perda baru.

"Jadi supaya tidak saling egosentris juga dalam melakukan pembangunan, yang tahu kan kita, makanya kita minta semua datanya untuk digabungkan, kalau memang ada bersinggungan kita minta diperbaiki," tuturnya.

Menurutnya perubahan peraturan daerah ini dilakukan agar ada dasar hukum dalam membangun berbagai proyek strategis nasional Pihaknya khawatir jika tidak ada perubahan aturan maka berbagai proyek tersebut dapat di gugat ke PTUN oleh masyarakat yang terdampak.

"Makanya dengan adanya rapat koordinasi ini bisa maksimal mengajukan perubahan terkait berbagai proyek strategis mereka mengingat ini maksimal akhir Juni sudah harus diselesaikan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rano Tanggapi Pandangan Umum Legislatif terhadap P2APBD 2024

    access_time16-06-2025 remove_red_eye1692 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Komitmen Terhadap Transparansi Pengelolaan Pajak

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1685 personDessy Suciati
  3. Ratusan Tenaga Pendidik Diedukasi Budaya Antikorupsi

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1356 personFolmer
  4. Beragam Bunga Hiasi Kantor Wali Kota Jakut Jelang HUT ke-498 Jakarta

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1134 personAnita Karyati
  5. Komisi A Dorong Reformasi Anggaran dan Tata Kelola Pemerintahan

    access_time20-06-2025 remove_red_eye1127 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik