You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
KPMPKB, Kepulauan Seribu Zero Gizi Buruk
photo Suparni - Beritajakarta.id

Pulau Lancang Disiapkan Jadi Percontohan P2WKSS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu, akan menggencarkan program Pemberdayaan Peranan Wanita untuk Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Sebagai percontohan, program tersbut akan diterapkan di Pulau Lancang, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan.

Pulau Lancang kita akan jadikan pilot project karena masyarakatnya masih orang asli pulau

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (KPMPKB) Kepulauan Seribu, Darwoto mengatakan, melalui program P2WKSS pihaknya dapat mengontrol dan melakukan penyuluhan secara simultan.

"Pulau Lancang kita akan jadikan pilot project karena masyarakatnya masih orang asli pulau. Sehingga program KB dan pemberdayaan di sana utuh, tidak ada gizi buruk maupun kekerasan terhadap anak," ujarnya, Kamis (2/6).

RPTRA Tanjung Elang Berseri Masuk Tahap Finishing

Dikatakan Darwoto, pemilihan Pulau Lancang merupakan hasil evaluasi saat pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong, akhir Mei lalu. Dengan populasi sekitar 300 jiwa, Pulau Lancang, dianggap tepat sebagai percontohan lantaran program-program pemberdayaan seperti penyuluhan KB, perlindungan anak atau zero kekerasan terhadap anak, dan budidaya tanaman air, relatif berhasil.

"Ini sedang kita matangkan persiapannya. Segera akan kita realisasikan tahun ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11238 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1341 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1275 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye987 personBudhi Firmansyah Surapati