Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan difokuskan untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT). PMP yang dimaksud yakni, PMP yang diberikan selama dua tahun terakhir sejak tahun 2015.

Agar ini bisa segera groundbreaking dan bisa segera terwujud. Makanya kami akan minta revisi terhadap peruntukan PMP yang sudah ada, alokasinya untuk LRT,

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk mendukung pembangunan LRT. Sebab ditargetkan sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang sudah dapat dioperasikan.

"Mekanisme pemanfaatan PMP itu bisa dialokasikan untuk LRT seluruhnya. Agar ini bisa segera groundbreaking dan bisa segera terwujud. Makanya kami akan minta revisi terhadap peruntukan PMP yang sudah ada, alokasinya untuk LRT," kata Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/6).

Menurut Tuty, alokasi PMP yang sudah disusun oleh PT Jakpro harus disusun ulang. Total PMP yang diberikan selama dua tahun terakhir yakni mencapai Rp 4,4 triliun.

"Itu dari PMP dari APBD Perubahan 2015 dan APBD 2016 ini," ujarnya.

Tuty menambahkan total anggaran untuk pembangunan LRT fase 1 yakni mencapai Rp 4,5 triliun hingga Rp 5 triliun. Nantinya kekurangan anggaran PT Jakpro diminta untuk mencari dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dia mengatakan untuk tahap awal akan dibangun fase 1 yakni Kelapa Gading-Velodrome. DItargetkan groundbreaking akan dilakukan pada tanggal 22 Juni mendatang.

"Kalau yang fase 1 dari depo sampai Velodrome rasanya kalaupun kurang (biayanya) sedikit ya. Sisanya barangkali mereka punya cara lain untuk mendapatkan tambahan dana yang sifatnya non PMP," tandasnya.