Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang, kini memiliki mesin pengolah beras. Mesin asal Vietnam ini setiap jam mampu memproduksi 4-5 ton.

Dengan hadirnya mesin pengolah beras ini tentu kemajuan yang sangat luar biasa. Kita bisa produksi beras dan memasarkan ke beberapa tempat pemasaran

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kehadiran mesin pengolah beras ini sangat bagus dalam meningkatkan kualitas beras. Di era Gubernur Ali Sadikin, pembangunan Pasar Induk Beras Cipinang ini sebenarnya untuk menjaga kestabilan pangan. Namun dalam perjalanannya ternyata kita seperti pedagang saja dan tidak bisa mengendalikan harga.

"Dengan hadirnya mesin pengolah beras ini tentu kemajuan yang sangat luar biasa. Kita bisa produksi beras dan memasarkan ke beberapa tempat pemasaran," kata Basuki usai peresmian mesin pengolahan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jumat (17/6).

Menurutnya, beras hasil produksi ini sudah dipasarkan ke semua supermarket di Jakarta. Termasuk ke Pulau Seribu dan 153 pasar tradisional. Saat ini Food Station sudah jadi merek yang sangat bagus.

Ia berharap ke depan Food Station ini juga memiliki saham di super market dan hypermarket. Sehingga penetrasi pasar di seluruh Jakarta dapat terjaga. Bahkan untuk lebih jauh lagi, banyak perusahaan, super market, pabrik company bisa saja saham mayoritasnya dikuasai DKI. Terutama untuk perusahaan ritel. Sehingga kelak masyarakat bisa mendapatkan sembako murah.

Sementara, Dirut PT Food Station Tjipinang, Arief Prasetyo Adi mengatakan, mesin pengolah beras ini kapasitas produksinya 4-5 ton per jam. Mesin asal Vietnam ini dibeli pada tahun 2014 dari dana PMP (penyertaan modal pemerintah) sebesar Rp 6,4 miliar.

"Mesin dari Vietnam ini sangat bagus kualitasnya. Pembeliannya lelang tahun 2014 lalu menggunakan dana PMP sebesar Rp 6,4 miliar," tandas Arief.

Namun karena ada penambahan daya listrik maka pihaknya juga membuat penambahan gardu induk baru. Ini untuk penambahan daya dari sekitar 550 KVW menjadi 900 KVA. Anggarannya sekitar Rp 1 miliar. Namun semua pengadannya dilakukan secara transparan.