You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pembelian Lahan RS Sumber Waras Final
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pembelian Lahan RS Sumber Waras Final

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sudah berstatus final dan tunai. Dirinya bingung jika rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap harus mengembalikan kelebihan pembelian lahan tersebut.

Pembelian barang itu adalah final dan tunai. Selesai ini. Nah kamu kalau suruh orang balikin dia merasa benar kita merasa beli benar apa yang harus dibalikin?

"Makanya kalau nggak ada kerugian mau dikembalikan gimana coba? Pembelian barang itu adalah final dan tunai. Selesai ini. Nah kamu kalau suruh orang balikin dia merasa benar kita merasa beli benar apa yang harus dibalikin?," kata Basuki di JCC, Senayan, Selasa (21/6).

Jika rekomendasi tersebut tidak dilakukan menurut Basuki, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya akan terkena sanksi administrasi. "Palingan kena sanksi administrasi, DKI tetap dapat WDP (wajar dengan pengecualian)," ujarnya.

Pembangunan RS Kanker akan Gunakan Kontribusi Pengembang

Menurut Basuki, jika tetap diminta mengembalikan kelebihan pembayaran, maka bersangkutan dengan instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Keuangan.

Basuki juga mempertanyakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap APBD 2015 yang tidak mempertanyakan kembali mengenai hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan tak ada kerugian dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun BPK tetap menyatakan rekomendasi terhadap temuan tersebut tetap berlaku.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12532 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1384 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1373 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1322 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1029 personBudhi Firmansyah Surapati