You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PT Jakpro Tunggu Desain Equestrian dari Swiss
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

PT Jakpro Tunggu Desain Equestrian dari Swiss

Walau sudah dilaunching, pembangunan equestrian atau ketangkasan berkuda, pembangunannya belum bisa dilakukan saat ini. Pihaknya masih menunggu desain dari Federasi Equestrian Internasional di Swiss.

Equestrian belum bisa dibangun sekarang. Karena menunggu satu dokumen dari Federasi Equestrian Internasional di Swiss

"Equestrian belum bisa dibangun sekarang. Karena menunggu satu dokumen dari Federasi Equestrian Internasional di Swiss," kata Satya Heragandhi, Dirut PT Jakarta Propertindo, Rabu (22/6).

Dokumen itu berisi persetujuan desain. Sehingga ketika ada perubahan desain pihaknya tidak disalahkan. Pasalnya  desain harus murni dari Swiss agar sesuai standar internasional.

Equestrian Standar Internasional Tak Hanya untuk Asian Games

Pada prinsipnya PT Jakpro sudah siap untuk pembangunannya. Kendati demikian untuk pekerjaan awalnya saat ini sudah dimulai. Yakni pengurukan lahan.

"Pengurukan lahan dilakukan karena belakangan Kawasan Pulomas sering banjir. Padahal dahulunya tidak pernah banjir. Karena itu lahan perlu diuruk sekitar 2,5 meter," tandasnya.

Anggaran pembangunan equestrian diperkirakan menelan dana sekitar Rp 345-350 miliar.  Lahan yang disiapkan di Pulomas luasnya sekitar 35 hektare. Untuk tahap awal akan digelontorkan dana sebesar Rp 119 miliar. Sisanya menyusul sesuai dengan tahapan pembangunannya hingga rampung.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10665 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1323 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1232 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye965 personBudhi Firmansyah Surapati