You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BUMD DKI akan Difungsikan untuk Stabilitasi Harga Pangan
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

BUMD DKI akan Stabilisasi Harga Pangan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memfungsikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang bergerak di bidang pangan seperti Bulog. Ini untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Jadi seluruh BUMD kita harus benar difungsikan untuk mengendalikan harga pangan di DKI Jakarta

‎Kepala Biro Perekonomian Setda DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, selain daging sapi stabilisasi harga juga akan dilakukan di daging ayam dan harga cabai. Saat ini pihaknya terus mematangkan konsep untuk pemberlakuan hal tersebut.

"Jadi seluruh BUMD kita harus benar difungsikan untuk mengendalikan harga pangan di DKI Jakarta," ujarnya, Senin (27/6).

157 Ton Daging Bersubsidi untuk Pemegang KJP Didistribusikan

Saat ini upaya stabilisasi harga khusus daging sapi masih terus dilakukan. ‎Harga di pasar memang masih cukup tinggi dikarenakan daging sapi beku masih digunakan untuk penerima KJP dan operasi pasar murah.

"Namun kita kedepannya sudah punya konsep untuk bisa melakukan stabilisasi harga daging sapi‎. Jumlahnya diperbanyak untuk menekan harga di pasar," tandasnya.

Selain itu pasar murah yang digelar di 127 lokasi Pasar Jaya khusus Jumat, Sabtu dan Minggu juga dinilai mampu menekan harga di pasar. ‎Sejumlah kebutuhan pokok saat ini masih dijual dibawah harga pasar yang ada.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1183 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati