You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Minta Operasi Biduk Aktif Setelah Libur Lebaran
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Operasi Binduk akan Diintensifkan Pasca Lebaran

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan mengintensifkan operasi bina kependudukan (Binduk) usai hari raya nanti. Operasi dimaksud untuk mengendalikan pendatang dan tertib administrasi kependudukan seusai aturan.

Petugas harus bisa masuk ke rumah-rumah warga itu untuk mendata supaya ketahuan siapa yang punya KTP sini dan tidak

"‎Dulu ada operasi yustisi, sekarang diganti dengan binduk nah binduk ini akan tetap kita lakukan‎ untuk mendata mereka.‎ Yang punya KTP Jakarta yang boleh tinggal," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (29/6).

Diakui Djarot, Jakarta merupakan kota yang bebas dan siapa saja boleh masuk. Walau begitu, tidak berarti semuanya tanpa aturan. Para penduduk tetap harus mematuhi aturan kependudukan, bahwa warga harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai domisili.‎

Jaksel Akan Gelar 12 Kali Operasi Biduk Lagi

Djarot meminta, operasi biduk harus berjalan maksimal dan menyasar tempat tinggal warga. Karena itu, petugas Dinas Dukcapil saat menjalankan Binduk harus ‎menyasar hingga tempat tinggal warga. Sehingga diketahui siapa yang memiliki KTP Jakarta dan yang belum memilikinya.

"‎Saya sudah rapat dengan Dinas Dukcapil. Petugas harus bisa masuk ke rumah-rumah warga itu untuk mendata supaya ketahuan siapa yang punya KTP sini dan tidak," tandasnya.‎

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1155 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye941 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye923 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye843 personBudhi Firmansyah Surapati