You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Banyak Aset Pemprov DKI Dikemplang
photo Doc - Beritajakarta.id

Banyak Aset Pemprov DKI Dikemplang

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui pencatatan aset di Ibukota belum baik. Sehingga banyak aset DKI yang dikemplang oleh orang tak bertanggung jawab.

Nah ini memang di Jakarta saya bilang, namanya aset DKI dikemplangin orang itu luar biasa banyaknya. Termasuk di jual

"Nah ini memang di Jakarta saya bilang, namanya aset DKI dikemplangin orang itu luar biasa banyaknya. Termasuk di jual," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/6).

Basuki telah mengganti beberapa kali Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk bisa memperbaiki aset DKI. Bahkan dirinya juga menarik pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk masuk sebagai PNS DKI.

Basuki Dukung DPRD Buat Pansus Lahan Cengkareng Barat

"Ini kami lagi beresin, makanya ini kan bertahun-tahun. Waktu Bu Endang kan enggak beres, makanya kami masukin Pak Heru. Tapi juga enggak begitu ngerti, kami tarik lagi dari BPK dua orang, BPKP satu orang," ucapnya.

Saat ini, diakui Basuki pencatatan aset DKI mulai membaik. Beberapa lahan yang sempat diduduki oleh warga sudah diambil alih untuk dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

"Nah sekarang mulai kami telusuri, mulai ketahuan nih makanya aset kami banyak sudah diambil balik buat bangun RPTRA. Kami sudah kumpulin banyak nih tapi ada juga yang sudah terlanjur kecolongan kan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11424 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1349 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1296 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1284 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye995 personBudhi Firmansyah Surapati