Pendataan korban vaksin palsu di RS Harapan Bunda, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur diwarnai kericuhan, Sabtu (16/7).

Karena takutnya vaksin palsu lagi

Pelayanan aduan di posko semula berjalan lancar. Semua warga didata nama orangtua dan anak serta jenis vaksin yang diberikan. Namun saat sejumlah korban menanyakan tindak lanjut dari verifikasi data ini, petugas malah menyebut mereka juga merupakan korban oknum dokter.

Kondisi ini rupanya memancing emosi warga. Petugas dan warga korban vaksin palsu pun saling bersitegang. Mereka saling gebrak meja dan menuding dengan suara saling kencang. Bahkan sejumlah meja dan kursi, nyaris dibalikkan oleh massa. Beruntung aksi ini berhasil diredam aparat kepolisian dan TNI yang berjaga di tempat tersebut.

Sebelumnya keributan juga terjadi saat Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana memberikan keterangan. Bambang didampingi perwakilan manajemen rumah sakit. Namun massa tak puas mendengar jawaban manajemen hingga akhirnya terjadi keributan.

Andika Burhansyah (31), salah seorang korban vaksin palsu mengatakan,  petugas hanya mendata nama orangtua, anak dan  jenis vaksin yang diberikan. Ia sendiri mengaku memiliki dua anak yang semuanya lahir dan divaksin di RS Harapan Bunda. Anak pertama usia dua tahun dan yang kedua baru lima bulan.

"Anak kedua lahir Maret, baru divaksin tiga kali. Sekarang mau ke empat jadi khawatir. Karena takutnya vaksin palsu lagi," katanya.

Diakuinya, belakangan ini anak pertamanya sering demam tinggi. Sedangkan anak kedua daya tahan tubuh berkurang. Ia tidak tahu apakah itu dampak dari vaksin palsu atau bukan. Sebab harus ada penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan data yang ada di posko pengaduan, hingga pukul 16.00 jumlah warga yang sudah didata di posko pengaduan itu sekitar 400 orang. Pendataan dibuka dengan dilayani oleh lima petugas.

Di posko ini petugas hanya mendata nama pasien dan jenis vaksin. Nantinya data akan diverifikasi paling lambat seminggu ke depan. Verifikasi dilakukan oleh Satgas Vaksin Palsu, yang di dalamnya terdapat unsur Kemenkes, Bareskrim Mabes Polri dan pihak terkait lainnya.