You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Walikota Jembatani Korban Vaksin dan RS Harapan Bunda
photo Nurito - Beritajakarta.id

Pemkot Jaktim Tampung Keluhan Korban Vaksin

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Mursyawardana mengatakan, dibukanya posko pengaduan di RS Harapan Bunda ini untuk menampung pengaduan masyarakat.

Peran Pemprov DKI sudah mendirikan posko aduan masyarakat di puskesmas kelurahan dan kecamatan

Bambang juga menyebutkan, mulai hari ini pihak RS Harapan Bunda sedang melekakukan verifikasi data. Yakni data pasien yang masuk mulai tahun 2013 hingga 2016. Dengan pendataan ini maka nantinya diharapkan dapat diketahui mana yang telah mengonsumsi vaksin palsu atau tidak.

"Peran Pemprov DKI sudah mendirikan posko aduan masyarakat di puskesmas kelurahan dan kecamatan. Ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Kemudian nanti data yang diperoleh dari puskesmas dibawa ke RS Harapan Bunda untuk diverifikasi atau dicocokan dengan data yang ada," kata Bambang, di RS Harapan Bunda, Sabtu (16/7).

Pendataan Korban Vaksin Palsu Ricuh

Menurutnya, sejak kemarin pohaknya sudah komunikasi dengan pihak RS Harapan Bunda. Prinsipnya perlu ada vaksin ulang terhadap mereka yang menjadu korban vaksin palsu.

Sementara, Ario Damar (32), salah seorang orangtua korban vaksin palsu menuturkan, sangat merespon adanya posko pengaduan. Minimal langkah awalnya untuk melapor sudah direspon. Tinggal langkah selanjutnya untuk ditentukan seperti apa. Sehingga kegelisahan dan kekhawatiran warga dapat terobati semua.

"Intinya kan kami semua berharap, anak-anak yang sudah diberikan vaksin palsu ini bisa diberikan solusi terbaik. Seperti medical check up terhadap anak dan vaksin ulang," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11744 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1313 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati